LAPORAN OBSERVASI DINAS KESEHATAN

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar belakang

Kesehatan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dari mutu kehidupan dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan manusia indonesia seutuhnya. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memperoleh drajat kesehatan yang optimal yang diwujudkan antara lain dengan Keputusan Bupati Cianjur Nomor 03 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Kesehatan

Untuk dapat meningkatkan drajat kesehatan masyarakat banyak hal yang perlu dilakuan salah satu di antaranya dengan penyelenggaran pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang lebih baik.

Pelayanan kesehatan yang langsung menyentuh pada lapisan masyarakat yang paling bawah hal sperti itu merupan kewajiban para pemimpin dinas kesehatan beserta jajaran nya untuik menyelenggaran pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dengan mengeluarkan kebijakan sebagai pimpinan dinas kesehatan yang membawahi lembaga kesehatan lainnya harus meningkatakan pelayan yang bener-bener bisa sampai kepafda lapisan masyarakat yang paling bawah dan sangat di perukan oleh masyarakat.

Untuk tercapainya tingkat kepuasan masyarakat dalam pelayanan kesehatan di rumah sakitataupun d puskesmas dll, maka di perlukan keefektivan pegawai kesehatan yang di pimpin oleh seorang kepala dinas kesehatan agar memperoleh target dan tujuan dinas kesehatan kabupaten cianjur.

B.     Rumusan masalah

a.       Kedudukan Dinas Kesehatan Kab Cianjur.

b.      Tugas Pokok Dinas Kesehatan Kab Cianjur.

c.       Tugas Organisasi Di Dinas Kesehatan Kab Cianjur.

d.      Program Kerja Dinas Kesehatan Kab Cianjur.

C.     Tujuan penulisan

a.       Untuk Mengetahui Bagaimana Kedudukan Dan Tugas Pokok Dinas Kesehatan Kab Cianjur.

b.      Untuk Mengetahui Kepengurusan Organisasi Dan Program Kerja Dinas Kesehatan Kab Cianjur

c.       Untuk Memenuhi Tugas Akhir Semester 6 Pada Mata Kuliah Sistem Pemerintahan Daerah

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A.  OTONOMI DAERAH

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autosdan namos. Autos berarti sendiri dan namos berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah.

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing.

Di dalam Pencantuman tentang Pemerintahan Daerah yang di atur dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilatarbelakangi oleh kehendak untuk menampung semangat otonomi daerah dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat daerah. Hal itu dilakukan setelah belajar dari praktik ketatanegaraan pada era sebelumnya yang cenderung memgunakan system pemerintahan yang sentralistik, adanya penyeragaman system pemerintahan seperti dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, serta mengabaikan kepentingan daerah. Akibatnya kebijakan yang cenderung sentralistis tersebut menjadikan Pemerintah Pusat sangat dominan dalam mengatur dan mengendalikan daerah sehingga daerah diperlakukan sebagai objek, bukan sebagai subjek yang mengatur dan mengurus daerannya sendiri sesuai dengan potensi dan kondisi objektif yang dimiliki oleh daerah tersebut. Di dalam perubahan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi dasar hukum pelaksanaan otonom daerah yang dalam era reformasi menjadi salah satu dari agenda nasional sebagai penerapan ketentuan berasama. Melalui permaparan makalah ini diharapkan memicu pemikiran-pemikiran kita mengenai hubungan dan kewenangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

B.  DESENTRALISASI

Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom berdasarkan asas Otonomi

C.  DEKONSENTRASI

            Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/ atau kepada Gubernur dan Bupati/ Walikota sebagai penanggung jawab urusan Pemerintahan umum.

D.  TUGAS PEMBANTUAN

            Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/ Kota untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

BAB III

PEMBAHASAN

A.    DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIANJUR

Dinas Kesehatan kabupaten cianjur Dalam peraturan Bupati disebutkan bahwa Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B.     LANDASAN HUKUM

a.       Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

b.      Uu no. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah

c.       Uu no. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah

d.      Uu no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah

e.       Pp no. 84 th 2000 tentang pedoman organisasi perangkat daerah

C.    VISI DAN MISI DINAS KAB CIANJUR

Untuk mencapai sasaran pembangunan kesehatan seperti telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur 2011 – 2015 serta dengan mempertimbangkan perkembangan, masalah serta berbagai kecenderungan masalah kesehatan ke depan maka ditetapkan Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, yaitu :

Visi tersebut ditetapkan dengan mengingat bahwa kesehatan merupakan faktor penting yang diperlukan untuk mencapai Visi dan menjalankan Misi Kabupaten Cianjur. Visi Kabupaten tidak akan terwujud apabila kondisi penduduk Cianjur tidak sehat. Oleh karena itu Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur harus menjadi tumpuan Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat Cianjur. 

Untuk mewujudkan masyarakat Cianjur sehat merata dan berkualitas, ditempuh melalui misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan dan menjamin pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau dan bermutu.
2. Menjalin kemitraan dan perberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Kesehatan
4. Mewujudkan Lingkungan Sehat serta Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

D.    KEDUDUKAN DINAS KESEHATAN KAB CIANJUR

Kedudukan Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur.

Sedangkan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan diatur melalui Keputusan Bupati Cianjur Nomor 03 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Kesehatan. Dalam peraturan Bupati tersebut disebutkan bahwa Kedudukan Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

E.     TUGAS POKOK DINAS KESEHATAN KAB CIANJUR

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah kabupaten dibidang kesehatan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

a.   Perumusan kebijakan teknis dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah serta penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dinas dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d.  Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas

Sebagai penjabaran dari Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur dan pelaksanaan tugas – tugas pokok , maka tujuan yang akan dicapai adalah meningkatkan Upaya Pelayanan Kesehatan yang Bermutu, Merata dan Terjangkau.

Sasaran dalam pembangunan kesehatan tahun 2011 – 2016, yaitu :

1. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat, dengan :

a. Meningkatnya cakupan kunjungan ibu hamil dari 84 % menjadi 95 %

b. Meningkatnya cakupan Pertolongan Persalinan oleh Bidan Atau Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan dari 69 % menjadi 90 %

c. Meningkatnya cakupan Pelayanan Ibu Nifas dari 75 % menjadi 90 %

d. Meningkatnya cakupan Kunjungan Bayi dari 83 % menjadi 94 %

e. Meningkatnya cakupan Pelayanan anak Balita dan Pra Sekolah dari 60 % menjadi 92 %.

f.  Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin dari 69 % menjadi 100 %.

2. Meningkatnya Status Gizi, dengan :

a. Menurunnya prevalensi gizi buruk dari 1,34 menjadi 0,9

b. Meningkatnya cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan dari 62 % menjadi 100 %.

3. Menggerakkan dan Memberdayakan Masyarakat Untuk Hidup Sehat, dengan :

a. Meningkatnya persentase Desa Siaga Aktif dari 52 % menjadi 80 %.

b. Meningkatnya cakupan PHBS Rumah Tangga dari 19 % menjadi 60 %

 

4. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Lingkungan, dengan :

a. Meningkatnya persentase tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan dari 64 % menjadi 90 %

b. Meningkatnya persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum/air bersih berkualitas dari 62 % menjadi 70 %

c. Meningkatnya persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat 54 % menjadi 80 %

5. Menurunnya Angka Kesakitan, dengan :

a. Meningkatnya cakupan Desa / Keluarahan Universal Child Immunization (UCI) dari 82 % menjadi 100 %

b. Meningkatnya persentase ODHA yang mendapatkan Anti Retroviral Treatment (ART) dari 20 % menjadi 50 %

c.  Persentase Kesembuhan penderita TBC BTA+ 85 %

d.  Persentase Penderita DBD yang ditangani 100 %

6. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta menjamin keamanan/khasiat, kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan, dengan :

a. Meningkatnya ketersediaan Obat Generik Sesuai Kebutuhan dari 90 % menjadi 95 %

b. Meningkatnya jumlah Sarana Distribusi Obat, Kosmetika, Alkes yang diperiksa dari 9 sarana menjadi 30 sarana.

c. Meningkatnya jumlah Industri Rumah Tangga Makanan Minuman yg Diperiksa dari 30 menjadi 90 unit.

d. Frekuensi penyuluhan NAPZA yang dilakukan.

 

7. Meningkatkan Akses Mayarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas

a. Meningkatnya jumlah Puskesmas Mampu PONED dan Pelayanan Gawat Darurat dari 8 menjadi 45

b. Meningkatnya Puskesmas yg Berfungsi dengan Baik dari 80 % menjadi 100 %

c. Meningkatnya Puskesmas Pembantu yg Berfungsi dengan Baik dari 75 % menjadi 100 %

d. Terbangunnya Rumah Sakit Pagelaran

e. Meningkatnya Persentase Puskesmas dengan SDM Kesehatan Sesuai Standar dari 60 % menjadi 85 %

f. Jumlah Tenaga Kesehatan yang Mengikuti Pelatihan Teknis Fungsional setiap tahun 55 orang

F.      TUGAS ORGANISASI DI DINAS KESEHATAN KAB CIANJUR

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur membentuk susunan organisasi sebagai berikut :

Struktur organisa dinas kesehatan kab cianjur

Berikut adalah Nama-nama kepengurusan organisasi Di Dinas Kesehatan Kab Cianjur

KEPALA DINAS KESEHATAN

dr. H. DINDIN BUDHI RAHAYU, Sp.KK
NIP.196101101987031003

SEKRETARIS

HARY NURMAN, AP
NIP.197402141994021001

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

dr. IRVAN NUR FAUZY
       NIP.197901142005011008

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

TRI SUTRIYANTI, SE
       NIP.196106161985032006

KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM

ALWI JUFRI, SKM
       NIP.196604121988011005

KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

Drs. HOLIS ABDUL GANI, M.Si
NIP.195806021979061001

KEPALA SEKSI PEMBINAAN INSTITUSI PELAYANAN KESEHATAN DASAR DAN RUJUKAN

GUSNI INDRAYANI, SKM
       NIP.196108131985022001

KEPALA SEKSI BINA TENAGA MEDIS DAN PARAMEDIS

SINORA KRISTIE, SKM
       NIP.197112101995022001

KEPALA SEKSI FARMASI DAN PENGAWASAN MAKANAN MINUMAN

MEITA TRIWENDYARTI, S.Si., Apt
       NIP.197605052006042025

KEPALA BIDANG PEMBINAAN KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI MASYARAKAT

dr. NENENG EFA FATIMAH
NIP.197508012006042021

KEPALA SEKSI PEMBINAAN KESEHATAN IBU, ANAK, DAN REMAJA

Hj. TENI HERNAWATI, SKM
       NIP.196801041990022001

KEPALA SEKSI BINA KESEHATAN USIA LANJUT DAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN

IRA SRI INDRIATI, S.Psi
       NIP.197510272003122004

KEPALA SEKSI GIZI MASYARAKAT

LINA HERLINAYATI, S.Si.T
       NIP.196606121989022002

KEPALA BIDANG PENGENDALAIN PENYAKIT MENULAR DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

AGUS HARIS, SKM, M.Mkes
NIP.196107071982121001

KEPALA SEKSI SURVEY DAN EPIDEMIOLOGI

ASEP HELMIONO, AM.Kep
       NIP.196505231989031006

KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR

H. BAMBANG PERMANA, SKM, M.Si
       NIP.195906141986031007

KEPALA SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN

Hj. SRI JUHARTINI WAHYUNI, SAP
       NIP.196608191988032004

KEPALA BIDANG PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN KESEHATAN MASYARAKAT

ERNA WIDJANARTI, SE
NIP.196501291990032004

       KEPALA SEKSI PROMOSI KESEHATAN

ADE SUHERYADI, SHI
       NIP.196104151983031014

KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI KESEHATAN

RAMDHANI KUSUMAH, S.Si.,Apt
       NIP.197409192000121002

KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN KESEHATAN MASYARAKAT

RATNA WINARSIH, SKM, M.Kes
       NIP.196903201989012001

G.    PROGRAM KERJA DINAS KESEHATAN KAB CIANJUR

Dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat cianjur yang bekualitas maka dinas kesehatan kabupaten cianjur dalam program kerja 2011-2015 melakukan upaya-upaya dan langkah kerja sebagai berikut:

1.      Program Upaya Kesehatan Masyarakat :

1. Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya
2. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
3. Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya.
4. Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah.
5. Perbaikan gizi masyarakat
6. Revitalisasi system kesehatan
7. Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan
8. Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generic esensial
9. Peningkatan kesehatan masyarakat
10. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana
11. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
12. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
13. Penyelenggaraan kesehatan lingkungan
14. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

2. Program Perbaikan Gizi Masyarakat :
1. Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi
2. Pemberian tambahan makanan dan vitamin
3. Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
4. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
5. Penangglangan zat gizi lebih
6. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

3. Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat :
1. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
2. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
3. Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan
4. Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan
5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
4. Program Pengembangan Lingkungan Sehat :
1. Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
2. Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
3. Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat
4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

5. Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular :
1. Penyemprotan / fogging sarang nyamuk
2. Pengadaan alat foging dan bahan - bahan foging
3. Pengadaan vaksin penyakit menular
4. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
5. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
6. Pencegahan penularan penyakit endemic / epidemic
7. Pemusnahan / karantina sumber penyebab penyakit menular
8. Peningkatan imunisasi
9. Peningkatan surveliance epidemiologi dan penanggulangan wabah
10. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit
11. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

6. Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan :
1. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
2. Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
3. Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan terutama untuk penduduk miskin
4. Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit
5. Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbakalan kesehatan
6. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

7. Program Pengawasan Obat Dan Makanan
1. Peningkatan pemberdayaan konsumen / masyarakat di bidang obat dan makanan
2. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
3. Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan
4. Peningkatan penyelidikan dan penegakkan hukum di bidang obat dan makanan
5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

8. Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas, Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya :
1. Pembangunan puskesmas
2. Pembangunan puskesmas pembantu
3. Pengadaan puskesmas keliling
4. Pembangunan posyandu
5. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
6. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu
7. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas keliling
8. Pengadaan sarana dan prasarana posyandu
9. Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap
10. Peningkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas
11. Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana puskesmas
12. Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana puskesmas pembantu
13. Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana puskesmas keliling
14. Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana posyandu
15. Rehabilitasi sedang / berat puskesmas
16. Rehabilitasi sedang / berat puskesmas pembantu
17. Rehabilitasi sedang / berat puskesmas keliling
18. Pembangunan ruang perawatan
19. Rehabilitasi sedang / berat polindes wahana pelayanan kesehatan dasar
20. Rehabilitasi sedang / berat Rumah Dinas
21. Realokasi sarana puskesmas dan jaringannya
22. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

9. Program Pengadaan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru :
1. Pemeliharaan rutin / berkala rumah sakit
2. Pemeliharaan rutin / berkala ruang poliklinik rumah sakit
3. Pemeliharaan gudang obat / apotik
4. Pemeliharaan rutin / berkala ruang rawat inap rumah sakit (VIP, Kelas I, II dan III )
5. Pemeliharaan rutin / berkala ruang gawat darurat
6. Pemeliharaan rutin / berkala ruang ICU, ICCU dan NICU
7. Pemeliharaan rutin / berkala ruang operasi
8. Monitoring , evaluasi dan pelaporan

10. Program Peningkatan Menajemen Kesehatan, Sistem Informasi Kesehatan Dan Sumberdaya Kesehatan :
1. Pembinaan pengelolaan keuangan, barang dan kepegawaian
2. Penyempurnaan sarana dan prasarana kesehatan
3. Monitoring , evaluasi dan pelaporan

11. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan :
1. Penyusunan standar pelayanan kesehatan
2. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
3. Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
4. Pemeliharan rutin / berkala ruang terapi
5. Pemeliharan rutin / berkala ruang isolasi
6. Pemeliharan rutin / berkala ruang bersalin
7. Pemeliharan rutin / berkala ruang incubator
8. Pemeliharan rutin / berkala ruang bayi
9. Pemeliharan rutin / berkala ruang rotgen
10. Pemeliharan rutin / berkala ruang laboratorium rumah sakit
11. Pemeliharan rutin / berkala ruang jenazah
12. Pemeliharan rutin / berkala instalasi pengelolaan air limbah rumah sakit
13. Pemeliharan rutin / berkala alkes rumah sakit
14. Pemeliharan rutin / berkala ambulance/mobil jenazah
15. Pemeliharan rutin / berkala meubeulair rumah sakit
16. Pemeliharan rutin / berkala perlengkapan rumah tangga rumah sakit
17. Monitoring , evaluasi dan pelaporan

BAB IV

PENUTUP

A.    Kesimpulan

Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur.

Sedangkan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan diatur melalui Keputusan Bupati Cianjur Nomor 03 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Kesehatan. Dalam peraturan Bupati tersebut disebutkan bahwa Kedudukan Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B.     Saran

Menurut pendapat saya dinas kesehatan kabupaten cianjur harus lebih meningkatkan pelayanan kesehatan dalam rangka mewujudkan manusia indonesia seutuhnya yaitu pembangunan kesehatan yang bertujuan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memperoleh drajat kesehatan yang optimal sampai dengan lapisan masyarakat yang paling bawah dan harus sesuai dengan sasaran inti dari tugas poko dinas kesehatan kabupaten cianjur.