Ridwan Abdul Azis: 2015

Rabu, 22 Juli 2015

MAKALAH POLITIK INTERNASIONAL

POLITIK INTERNASIONAL

Di ajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah

Hubungan internasional

Oleh :

Ridwan Abdul Azis

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SURYAKANCANA CIANJUR

2015

KATA PENGATAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, makalah dengan judul “ Politik Internasional” ini dapat di selesaikan tepat pada waktunya, sebagai pemenuhan salah satu tugas semester VI (enam) pada Mata Kuliah Hubungan Internasional.

Penulis sangat menyadari bahwa makalah ini masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi penulisan, susunan kata, maupun isi materi.

Dengan ini penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan makalah ini, serta sebagai jembatan ilmu yang berujung pada intelektualitas. Semoga makalah ini bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Cianjur, Maret 2015

Penyusun

Ridwan Abdul Azis

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum, obyek yang menjadi kajian politik internasional juga merupakan kajian politik luar negeri, dimana keduanya menitikberatkan pada penjelasan mengenai kepentingan, tindakan serta unsur power. Tetapi mereka yang menganalisa tindakan suatu negara terhadap lingkungan dan kondisi eksternal pada dasarnya berhubungan dengan politik luar negeri. Sedangkan mereka yang memandang tindakan tersebut diatas disikapi dalam bentuk reaksi atau tanggapan negara lain terhadap negara tersebut maka berhubungan dengan politik internasional, atau proses interaksi antara dua negara atau lebih. Dengan kata lain Politik internasional juga bisa digambarkan sebagai “arena” interaksi dari berbagai politik luar negeri.

Dalam Contemporary Political Science, terbitan Unesco 1950, Politik internasional adalah salah satu kajian pokok (core subject) dalam kajian hubungan internasional yang mengkaji segala bentuk perjuangan dalam memperjuangkan kepentingan (interest) dan kekuasaan (power). Apabila politik adalah studi tentang who gets what, when, and how, maka politik internasional adalah studi mengenai who gets what, when, and how dalam arena internasional . Maka itu studi politik internasional menurut Holsti adalah studi mengenai pola tindakan negara terhadap lingkungan sebagai reaksi atas respon negara lain. Selain mencakup unsur power, kepentingan dan tindakan, politik internasional juga mencakup perhatian terhadap sistem internasional dan prilaku para pembuat keputusan dalam situasi konflik. Jadi politik internasional menggambarkan hubungan dua arah, menggambarkan reaksi dan respon bukan aksi.

B. Rumusan Masalah

1. Definisi Politik Internaional

2. Hakikat Politik Internasional

3. Teori-teori Politik Internasional

C. Tujuan Penulisan

Karya tulis ini dibuat untuk meamenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Hubungan Internasional dan karya tulis ini juga untuk lebih mengetahui dan mengkaji ilmu Hubungan Internasional tentang Politik Internasional.

D. Metode Penulisan

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, penulis mempergunakan metode membaca buku yang berkaitan dengan Hubungan Internasional dan penulis juga mencari bahan atau sumber dari media masa elektronik yang berjangkauan internasional yaitu internet.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengantar

Pokok permasalahan pertama pada kuliah ini adalah politik internasional yang hampir seluruhnya membahas hubungan dari berbagai politik kelompok kepentingan internasional antar satu dengan yang lain.Sebagai suatu disiplin ilmu dalam dunia modern politik internasional dianggap mulai muncul setelah terbitnya karya-karya Moseufelly dan kemudian disusun oleh Sir BelsinBeiken (abad ke-17), David (abad ke-18), M. Bernard (abad ke-19) dan banyak lagi para penulis lainnya, Ilmu politik merupakan suatu disiplin yang lahir sebagai ilmu suatu cabang pengetahuan ilmu politik membahas hubungan dan berbagai prilaku antara yang satu denganyang lain yang dibagi dalam :

1. Fungsinya ke dalam negeri (teori ilmu politik, administrasi negara, hukum negara danlain-lain)

2. Hubungan geografi ke dalam (pemerintahan daerah, pemerintahan nasional)

3. Hubungan ke luar negeri atau hubungan internasional (hukum internasional, politik internasional, organisasi, administrasi internasional, politik luar negeri, diplomasi)

B. Pengertian Politik Internasional menurut para ahli

Definisi :

a. Menurut Yuan C. Chen seorang pakar politik internasional mengatakan bahwa politik internasional juga dapat disebut politik antar negara yang mencakup interest andaction (kepentingan dan tindakan) dan negara-negara di dunia, dalam hubungannya satu sama lain atau dapat juga disebut sebagai proses interaksi antar negara-negara dan antar organisasi-organisasi internasional

b. Menurut Joseph Frankle dalam bukunya “International Politics, Conflict andHarmony” mendefinisikan sebagai berikut, politik bertolak dari fakta sosial yangmemperlihatkan bahwa manusia memiliki beberapa keinginan yang tidak mungkindilakukan melalui usaha individual, maka manusia mengorganisasikan dirinya kedalam berbagai kelompok untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan tersebut.Pengelompokan itu kemudian menimbulkan berbagai pola tingkah laku massa yanglangsung atau tidak langsung dikaitkan dengan kenegaraan, kewenangan, kekuasaan(power) dan kaidah-kaidahh hukum lainnya. Kelompok-kelompok itu baik dalam bentuk negara atau bangsa,organsasi internasional, mengikat danmelakukan berbagai tindakan dan beraksi yang membentuk apa yang disebut politik internasionald.

C. Gambaran

Gambaran tentang politik internasional merupakan gambaran tentang bagaimana hubungan antara fenomena-fenomena yang ditemui lalu dimasukkan dalamsuatu pengetahuan yang utuh secara sistematis dan secara logis dapat dipahami. Gambaran inilahyang merupakan jawaban tentang pertanyaan apakah sebenarnya politik internasional itu.

Dalam suatu tulisan dati seorang pakar A. McClelland yang berjudul “What is International Politics” menyatakan karakter dasar dari politik internasional berasal dariorganisasi-organisasi, jaringan-jaringan masyarakat yang terpisah-pisah dan juga berasal darihubungan-hubungan yang diakui antara organisasi-organisasi yang terpisah-pisah.

Studi politik internasional dibatasi oleh kepentingan-kepentingan dalam hubungan pertukaran daninteraksi, oleh karena itu menurut McClelland fakta-fakta politik internasional dapat diseleksi menurut dua referensi tentang aktor dan interaksi, siapa aktor dipanggung internasional dan bagaimana interaksi di antara aktor-aktor itu terjadi.

D. Hakekat Politik Internasional

Politik internasional pada hakekatnya adalah sebagai Power menurut Morgenthau dapat dibedakan dengan influence (pengaruh) dan force (kekuatan) yaitu power yang berguna dan power yang tidak berguna. Power juga dapat dibedakan antara legitimate power (sah) dan illegitimate power (tidak sah). Jika dikaji lebih lanjut arti-arti di atas adalah :

a. Influence Seseorang yang mempunyai influence belum tentu mempunyai power. Ia baru dapat dikatakan mempunyai power apabila ia mempunyai upaya yang dapat digunakan untuk memaksakan kehendaknya kepada orang lain.

b. Force Force adalah merupakan penggunaan nyata atau wujud nyata dari kekuatan fisik (actual exercise of physical violence) sedangkan politic for power adalah ancaman penggunaan kekuasaan fisik yang bisa berbentuk tindakan personil, penjaraan, hukuman mati atau perang.

c. Useable Power and Unuseable Power Tersedianya senjata nuklir mendorong orang membuat perbedaan antara use able power dengan unuseable power. Walaupun ancaman senjata nuklir dapat digunakansebagai instrumen politik luar negeri yang rasional sifatnya atau kegunaannya secaranyata dari kekuatan tersebut tetap tidak rasional karena kekuatan ancaman tersebutdigunakan bukan untuk tujuan yang sifatnya rasional yaitu menghancurkan pihak laindengan menanggung resiko atas kehancurannya sendiri. Senjata nuklir oleh karena itumerupakan “unuseable power”. Sebaliknya kekuatan konvensional karena sifatnya yang hanya membuat kerusakanyang terbatas dengan resiko yang sepadan bagi dirinya sendiri dapat digunakan sebagaiinstrumen untuk mengubah pihak lain. Oleh karena itu senjata konvensional“use able power” yang penggunaannya secara moral atau legilitasnya dapat dibenarkan

E. Teori Politik Internasional

Teori politik internasional menyajikan untuk menerangkan hasil dari politik internasional dan juga menjelaskan kepada kita mengenai kebijakan luar negeri dari negara-negara dan mengenai masalah ekonomi dan interaksi lainnya.

Menurut K. J. Holsti dalam bukunya “Politic International ” suatu kerangka analisis 1992 adalah sebagai sebagai studi mengenai tindakan pola negara terhadap lingkungan eksternal sebagai reaksi atas respons negara lain.

Selain mencakup unsur power kepentingandan tindakan politik internasional juga mencakup perhatian terhadap sistem internasional dan perilaku para pembuat keputusan dalam suatu konflik politik internas onal menggambarkan hubungan dua arah yaitu reaksi dan respon.

Politik internasional merupakan salah satu wujud dari interaksi dalam hubungan internasional. Politik internasional membahas keadaan atau soal-soal politik di masyarakat internasional dalam arti yang lebih sempit yaitu dengan berfokus pada diplomasi dan hubungan antar negara dan kesatuan-kesatuan politik lainnya.

Politik internasional sepertihalnya politik domestik terdiri dari elemen-elemen kerjasama dan konflik, permintaan dan dukungan, gangguan dan pengaturan. Negara membuat perbedaan antara lawan dan kawan.Politik internasional memandang tindakan suatu negara sebagi respon atas tindakan suatu negara lain. Dengan kata lain politik internasional adalah proses interaksi antara dua negara atau lebih. dalam jumlah yang jauh lebih banyak dari para penduduk umumnya.

Hal ini tergantung pada nilai dasar atau sumber daya yang dimiliki atas :

1. Elite politik yaitu orang-orang yang memiliki kekuasaan jauh lebih banyak daripada orang-orang biasa (masyarakat biasa) atau massa.

2. Elite Ekonomiyaitu sejumlah orang yang memiliki kekayaan jauh lebih banyak daripada orang-orang biasa (orang-orang kaya yang mengontrol ekonomi).

3. Elite Ilmuan yaitu sekelompok orang yang memiliki ilmu pengetahuan jauh lebih banyak darimanusia biasa (cendekiawan), ia menguasai ilmu pengetahuan di negara tersebut.

Menurut teoritisi elite politik kebijaksanaan pemerintah mencerminkan kehendak dari nilai-nilai yang dianut oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan atau yang termaksud dalam kelompok elite politik.

Pendapat menyatakan bahwa kebijaksanaan publik adalah kehendak rakyat sebenarnya hanya berupa mitos dari kenyataan. Teori ini mengungkapkan bahwa rakyat itu sebenarnya adalah apatis atau sikap tidak peduli dan tidak banyak tahu tentang kebijaksanaan pemerintah.

Oleh karena itu kebijaksanaan publik yang munculsebenarnya adalah ke bijaksanaan yang memenuhi keinginan kaum kelompok elite politik.

Kebijaksanaan mengalir dari kelompok elite politik ke massa dan bukan sebaliknya. Argumentasi teoritis elite politik dapat diringkas sebagai berikut :

a. Masyarakat terbagi dalam dua kelompok yaitu sekelompok orang yang memiliki kekuasaaan yang disebut kelompok elite dan sekelompok besar orang-orang yang tidak mempunyai kekuasaan yang disebut massa.

b. Sekelompok elite kecil yang memerintah mempunyai karateristik yang berbeda danmassa yang memerintahnya. Kaum elite politik sebagian besar berasal dari statusekonomi sosial, golongan atas dalam masyarakat.

c. Perpindahan dari posisi non elite ke posisi elite politik diatur secara tetap demimemelihara stabilitas dan mencegah resolusi untuk masuk ke dalam lingkunganelite politik yang memerintah kaum non elite harus menjunjung tinggi konsensus dasar yang dianut oleh kaum elite yaitu konsensus tentang nilai-nilai dasar yang menjaminkeberlangsungan sistemnya. Tindakan massa tidak relevan dengan proses pembuatan kebijaksanaan publik artinyakebijakan pemerintah tidak mencerminkan nilai-nilai tuntutan massa yangdiperintahnya, tetapi lebih mencerminkan keinginan dan nilai-nilai yang dianut oleh kaum elitenya. Perubahan dalam kebijakan pemerintah terjadi sedikit demi sedikit dantidak revolusioner.

d. Kaum elite yang memerintah sedikit sekali bisa dipengaruhi secara langsuung olehnegara yang memang apatis. Kaum elite lebih banyak mempengaruhi opini massadaripada sebaliknya.Apa implikasi teori politik dengan politik internasional terhadap analisis politik luar negeri dan politik internasional? Yang terpenting dari teori ini menegaskan bahwa politik internasional dan politik luar negeri lebih mencerminkan kepentingaan kaum elite yangmemerintah dari rakyatnya. Oleh karena itu perubahan yang terjadi dalam politik internasional dan politik luar negeri sebenarnya adalah akibat perubahan pandangan ataukepentingan kaum elite. Misal, apakah Indonesia perlu berhubungan dengan aktor-aktor seperti RRC, Jepang, atau IGGI/IMF atau apakah Indonesia perlu menyelesaikan konflik diIndo Cina, apakah Indonesia harus menyumbang untuk kegiatan internasional sepertiUNESCO. Semuanya itu tidak menjadi pemikiran sehari-hari rakyat Indonesia, tapi secaralangsung menyangkut kepentingan kaum elite Indonesia. Kaum elite itulah yang menentukan bahwa Indonesia perlu atau tidaknya mempertahankan hubungan baik dengan AmerikaSerikat, China, Jepang atau negara-negara lainnya, apakah perlu memelihara kerjasamadengan ASEAN atau memenuhi aturan ekonomi internasional yang ditetapkan oleh IMF.

F . Role Theory (Teori Peran)

Role atau peranan adalah perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi. Ini adalah perilaku yang dilengkapkan pada suatu posisi atau kedudukan dari setiap orang yang menduduki suatu posisi, diharapkan sesuai dengan posisi tersebut. Alan Isaak dalam bukunya

“Scope and Metodhs of Political Science”

Menyatakan teori peranan pelaku politik adalah perilaku dalam menjalankan peranan politik. Teori peran berasumsi bahwa aktor politik menemukan dirinya dalam berbagai posisi,mulai dari posisi sebagai presiden, menteri, anggota DPR, atau warga negara biasa, masing-masing posisi itu memiliki perilaku tersendiri. Seseorang yang menduduki posisi tertentudiharapkan akan berperilaku tertentu dan harapan dugaan itulah yang membentuk suatu peran.

G. Kekuatan Politik Negara Nasional dalam Politik Internasional

Politik adalah merupakan perjuangan menuju kekuasaan, tujuan akhir dari politik adalah kekuatan nasional. Pemimpin negara dan rakyatnya akhirnya dari kemerdekaan, keamanan, kemakmuran atau kekuasaan. Cita-cita ini akan terwujud melalui kekuatan batin melaui campur tangan atau melalui perkembangan yang wajar dalam praktek kehidupan. Juga bisa dicoba untuk melanjutkan pelaksanaannya tidak melalui cara politik.

Seperti umpamanya kerjasama,teknik, dengan bangsa-bangsa lain atau organisasi internasional.Tapi bagaimanapun juga mereka berusaha untuk mewujudkan tujuan mereka melalui politik internasional.

Danmereka berbuat ini semuanya adalah untuk meencapai kekuasaan.Woodrow Wilson, Presiden Amerika Serikat berusaha untuk membuat dunia menjalankan paham demokrasi sedangkan Hitler Nazi dari Jerman berusaha untuk membuka daerah Eropa Timur untuk dijadikan koloni jerman untuk mrnguasai seluruh Eropa dan menjadi penguasa seluruh dunia.

Apalbila hendak memiliki kekuasaan sebagai tujuan akhir haruslah berperan di arena politik internasional.

Dua ketentuan dlm politik internasional adalah :

1. Tidak semua perbuatan suatu bangsa yang berhubungan dengan bangsa lainadalah bersifat politik. Banyak kegiatan yang bisa dilakukan tanpa kepentingan akankekuasaan. Juga mereka tidak senang akan keuasaan bangsa lain. Kegiatan yangmereka lakukan antara lain dalam bidang ekonomi, kemanusiaan, dan kebudayaanmisalnya kerjasama antara bangsa-bangsa lain di dalam memberikan bantuan untuk bencana alam dan usaha untuk membantu melancarkan penyebaran kebudayaanseluruh dunia sehingga kesukaran dari suatu bangsa dalam politik internasional adalah bagaimana mengukir kegiatan-kegiatan yang banyak coraknya di arena internasional.

2. Tidak semua bangsa-bangsa mengalami problema yang sama misalnya dalam politik internasional, misalnya Amerika Serikat dan Rusia mengalami problema yangterbesar, sedangkan kesukaran yang kecil ditemui di beberapa negara seperti Swiss,Luxemburg, Venezuela dan sebagainya.

H. Unsur-Unsur Kekuatan Nasional

a. Penduduk Penduduk adalah faktor material dan yang dibentuk dari unsur material dan manusiasemata-mata yang menentukan kekuatan negara, maka harus dibedakan komponen kuantitaif dan kualitatif. Dalam komponen kualitatif termasuk sifat nasioanl, moral nasional dankualitas diplomasi serta pemerintah pada umumnya.Sudah tentu tidak akan mengatakan bahwa sebagian besar penduduk maka akansemakin besar pula kekuatan negaranya, sebab jika diperhitungkan secara perseoranganantara besarnya penduduk dan kekuatan nasional, maka China dengan penduduknya yangdiperkirakan lebih dari 1 milyar manusia akan menjadi negara yang paling kuat di dunia,diikuti oleh India dengan penduduknya kira-kira lebih dari 800 juta, Uni Soviet (Rusia)dengan kira-kira 220 juta dan Amerika Serikat dengan 384 juta, masing-masing ketiga dankeempat.

Meskipun tidak dibenarkan untuk menganggap bahwa suatu negara kuat karena penduduknya lebih besar dibandingkan dengan penduduk negara lainnya masih dianggap benar bahwa tidak ada negara yang dapat tetap atau menjadi kekuatan tingkat I yang tidak tergolong dalam negara yang mempunyai penduduk lebih banyak di dunia.

Dampak penduduk yang banyak tidak mungkin mendirikan dan terus menjalankan pabrik-pabrik industri yang diperlukan untuk melaksanakan era modern yang berakhir untuk mengirimkanke medan perang sejumlah besar kelompok tempur untuk berjuang di darat dan laut dan untuk mengisi kader-kader pasukan yang jumlahnya jauh melebihi pasukan tempur harus menyediakan pangan, alat transportasi, komunikasi, amunisi dan senjata yang diperlukanuntuk kekuataan suatu negara.

b. Geografis Faktor utama kekuatan suatu bangsa tergantung pada keadaan geografis. Contohwilayah benua Amerika Serikat dipisahkan 3000 mil ke timur dan lebih dari 6000 mil ke barat adalah faktor tetap.

Perkembangan transportasi dan komunikasi faktor ini membuatkedudukan Amerika Serikat kuat yaitu terpisah dari benua eropa dan asia. Demikian jugadengan semenanjung Itali yang terpisah dengan Eropa karena terpisahkan oleh pegununganAlpen. Keadaan geografis seperti ini adalah penting dalam perkembangan politik dan militer dalam Perang Dunia II faktor geografi sangat menentukan strategi bagi politik dan militer.Keadaan geografi memberikan keuntungan bagi negara-negara yg letaknya strategis contohseperti Amerika Serikat dan Itali. Selain dari itu faktor geografi juga menguntungkan faktor ekonomi seperti umpamanya Singapura, Hongkong, Taiwan dan lain-lain.

c. Sumber AlamSumber alam adalah faktor-faktor lain yang juga penting harus diperhatikan adalahsumber-sumber alam yang meliputi :

1. bahan pangan Suatu negara harus dapat mencukupi atau swasembada pangan dalam merencanakanupaya pertahanan harus memperhatikan 3 hal yg penting yaitu :menghindari perang yang lama dan segera memenangkannya sebelum cadanganmakanan habis dengan kemenangan maka negara yang kalah akan bisa menjadikan daerah pensuplai kebutuhan pangan memotong jalan jalur logistik lawanswasembada dalam pangan berarti suatu potensi, tapi sebaliknya kekurangan panganadalah sumber kelemahan yang pokok khususnya dalam politik internasional. Yang palingdasar dari sumber daya ini yaitu pangan yang berswa sembada mempunyai keuntungan besar atas negara dibandingkan dengan negara-negara yang harus mengimportbahan-bahan pangannya yang tidak bisa dihasilkanya sendiri sebagai contoh umpamanya Singapura yangtidak dapat memberikan pangan yang cukup untuk rakyatnya, kalau tidak mengimportnyadari negara-negara tetangganya demikian juga Hongkong kalau tidak ada suplai dari negara-negara tentangganya maka akan megalami kelaparan. Jadi kekurangan pangan yg dihasilkan sendiri di dalam negeri akan menjadi kekuatan bagi negaranya. Sebaliknya negara-negarayang menikmati swasembada pangan seperti Amerika Serikat, Rusia dan beberapa negara diAsia dan Amerika Latin tidak perlu mengalihkan energi nasionalnya dalam politik luar negerinya dari tujuan utamanya supaya penduduknya tidak akan menderita kelaparan, olehkarena itu negara-negara seperti ini dapat menempuh politik yang lebih keras atau kuat untuk terus menuju sasarannya. Jadi swasembada pangan selalu menjadi sumber kekuatan nasionalyang paling utama Bahan Mentah bahan mentah adalah sumber daya alam penting bagi produksi industri. Sumber dayaalam dalam bentuk bahan mentah adalah merupakan sesuatu keuatan bagi suatu negara, yaitukekuatan nasional semakin bergantung pada pengendalian bahan mentah diwaktu damai dan perang.

Suatu negara yang mempunyai atau kaya dengan Sumber Daya Aalam seperti batubara, minyak, besi, tembaga, timah, mangan, belerang, seng, aluminum, nikel, danlainnya merupakan suatu kelebihan suatu keuatan nasional.Setengah abad sebelumnya batubara dipakai jauh lebih besar sebagai sumber energidan tidak dari minyak seperti sekarang ini. Oleh karena itu batubara dan besi merupakan satu-satunya kekuatan besar di abad ke 19.Pengaruh pengendalian bahan mentah atas kekutan nasional dan pergeseran yangdapat ditimbulkannya dalam pembagian kekuasaan dewasa ini diperlihatkan denganmenonjol sekali oleh karena kasus uranium yang dipergunakan untuk jaman nuklir atauenergi atom yang merupakan energi potensial bagi kekuatan suatu negara. Negara-negarayang mempunyai endapan uranium seperti Kanada, Cekoslocakia, Rusia, Afrika Selatan, danAmerika Serikat telah memberikan kekuatan nasional mereka.

2. Kekuatan Minyak Minyak sebagai sumber energi telah menjadi semakin penting untuk keperluanindustri, tarnsportasi dan alat perang. Sebagian besar dari senjata perang, kendaraan, tarnsportasi (mobil, kapal, pesawat terbang) dan mesin-mesin yg digunakan pabrik-pabrik industri digerakkan dengan minyak akibatnya negara-negara yang banyak memiliki pendapatan minyak memperoleh kekautan dalam urusan dunia internasional.

I. Kondisi Politik Internasional Masa Kini

Sistem politik internasional yang penuh gagasan dan pola-pola yang telah kita bahas, dewasa ini telah diwarnai dengan kemajuan-kemajuan teknologi di bidang-bidang transportasi, komunikasi, energi, produksi, persenjataan dan luar angkasa yang kesemuanya memberikan pengaruh terhadap hubungan internasional atau antar negara. Dengan perkataan lain negara-negara di dunia dewasa ini saling erat kaitannya satu sama lain, sehingga apa punyang terjadi di bidang politik ekonomi sosial disatu bagian dunia pasti akan mempengaruhi bagian dunia lainnya.

J. Negara-Negara di Dunia

Suatu dimensi baru dalam politik internasional ialah perubahan besar dalam jumlah yang sifat-sifat negara yang ada dewasa ini. Jumlah negara-negara telah bertambah dua sampai tiga kali lipat sejak berakhirnya Perang Dunia II (1945). Dari 75 negara-negaraanggota PBB yang baru merdeka setelah Perang Dunia II, lebih dari 60 negara adalah bekas negara-negara jajahan yang baru merdeka. Kalau pada mulanya sistem politik internasional hanya berpola kepada kebudayaan barat, dewasa ini setelah banyak dimasuki oleh negara-negara anggota non barat tampak pula berbagai pola kebudayaan lain. Hal ini membawa akibat-akibat sebagai berikut :

a. Sukarnya diperoleh konsesus untuk berbagai masalah, padahal sebelumnya lebi hmudah karena negara-negara penting banyak yang mempunyai persamaan moral danorientasi sejarah.

b. Lahirnya kekuatan-kekuatan baru, yaitu nasionalisme non barat yang bersifat dekolonial dan memegang peranan penting dalam kehidupan politik.

c. Lahirnya kesadaran politik dikalangan rakyat yang tadinya bodoh, yang menimbulkan “revolusi peledakan harapan” dengan menekan pemerintah agar melakukan tindakan-tindakan internasional untuk memperjuangkan kepentingan mereka.

d. Negara anggota yang lebih besar dan lebih maju terpaksa memperluas cakrawala politiknya untuk lebih memperhatikan kondisi-kondisi baru dalam kehidupan internasional. mereka tidak hanya harus memperhatikan daerah-daerah yang tadinya tidak mendapat perhatian sama sekali, tetapi juga masalah-masalah baruyang lebih luas sifatnya seperti pembangunan ekonomi dan hak-hak asasi manusiayang tidak pernah mendapatkan perhatian dalam politik internasional sebelumnya.

Tertib politik dunia dewasa ini berasal dari sistem negara-negara di Eropa yang muncul setelah feodalisme runtuh. Pada jaman reinansance dan reformasi telah merubah kondisi politik di jaman abad pertengahan menjadi situasi yang memungkinkan pembangunan negara-negara kebangsaan Eropa modern. Dalam jaman reinaissance memberi landasan bagisekulalisasi pemikiran Eropa, maka reformasi menggerakan nasionalisme yang tadinya bersifat merusak. Pada tahun 1900 konsep-konsep yang berasal dari lembaga-lembaga Eropadari abad ke-15 telah menjadi sistem global yang meliputi nilai-nilai politik dan struktur politik negara-negara Eropa.

Dimensi baru dari polinter telah merubah secara drastis pola-pola distribusi kekuatan tradisional serta menimbulkan situasi baru dengan tiga kecenderungan sebagai berikut :

1. Jumlah pelaku nasional dalam politik internasional telah meningkat, karena yang merdeka yang semula ada 60 negara, dewasa ini menjadi kurang lebih 216. Negara-negara kecil dalam tahun 1945 berjumlah 40, bertambah menjadi tiga kali lipat dan negara-negara sedang berkembang menjadi dua kali lipat.

2. Jumlah pelaku nasional inti justru menurun selama Perang Dunia II berlangsung terdapat 8 negara (negara-negara besar) yaitu AS, Uni Soviet, Inggris, Perancis, Itali,Jerman, China dan Jepang. Dewasa ini hanya tinggal AS dan Uni Soviet (Rusia)sedangkan negara-negara yang kurang inti adalah Inggris, Perancis dan yang sedangmenjadi calon inti adalah India, China dan Jepang.

3. Perbedaan kategori ini dari pelaku-pelaku nasional menjadi semakin besar karena perbedaan dalam kondisi industri, politik dan militer yang disebabkan oleh aspek teknologi

K. Nasionalisme Baru dan Lama

Nasionalisme adalah jiwa bersama atau perasaan solidaritas yang merubah manusiamenjadi satu bangsa dan menampilkan diri dengan suatu sikap yang menghargaikegiatan politik sebagai yang tertinggi urutannya dari nilai sosial. Nasionalisme mengubah negaramenjadi negara kebangsaan yang melupakan struktur politik yang mencerminkan layaknya sebagai suatu bangsa. Nasionalisme adalah salah satu masalah penggerak politik dunia dewasa ini, seperti ketika jaman revolusi AS dan Perancis. Nasionalisme timbul dari berbagai sumber seperti persamaan bahasa, latar belakang sejarah, tradisi kebudayaan dan latar belakang kesukuan bangsa.

Dengan nasionalisme negara-negara menjadi milik seluruh lapisan rakyat bukan lagimilik raja atau kaum bangsawan tetapi milik rakyat keseluruhan. Rakyat dalam hubungan inimenjadi bangsa atau nation oleh karena itu nasionalisme dapat dipandang sebagai landasanideal dari satu negara nasional.

Professor Frederich Hertz dalam bukunya “Nationality in History and Politics”

mengatakan ada rapat macam cita-cita nasionalisme yaitu :

1. Perjuangan untuk mewujudkan persatuan nasional yang meliputi persatuan dalam bidang politik ekonomi sosial keagamaan kebudayaan dan persekutuan serta adanyasolidaritas.

2. Perjuangan untuk mewujudkan kebangsaan nasional yang meliputi kebebasandari penguasaanasing atau campur tangan dunia luar dan kebebasan dari kekuatan internyang tidak bersifat nasional atau yang hendak menyampingkan bangsa dan negara.

3. Perjuangan untuk mewujudkan kesendirian (separatisme), pembedaan, identitas,keaslian atau originarity atau keistimewaan.

4. Perjuangan untuk mewujudkan pembedaan diantara bangsa-bangsa yang meliputi perjuangan untuk memperoleh kehormatan, kewibawaan, gengsi dan pengaruhMenurut Professor Herzt nasionalisme adalah sebagai suatu kesadaran nasional yang juga terwujud dalam sejarah masing-masing bangsa. Nasionalisme modern di negaranegara Asia dan Afrika mempunyikesamaan dengan nasionalisme Eropa Kuno yaitu bangsa merupakan titik akhir bagi tindakan-tindakandan loyalitas politik. Nasionalisme Eropa pada mulanya bertujuan satu bangsa dalam satunegara. Pada abad ke-20 nasionalisme barat yang dikenal sebagai integrated nasionalisme merupakan titik tolak dari satu misi universal untuk penyebaran nilai-nilai dengan sasaranakhir yang mencakup seluruh dunia. Universalisme nasionalisitik ini mengklaim hak suatu bangsa agar nilai-nilai dan pranata bangsanya sendiri dapat menyebar kepada bangsa-bangsalainnya yang menuruti kehendaknya. Negara-negara non barat secara sekaligus inginmembuang ketidaksenonohan yang ada dalam kebudayaan barat, sambil tetap ingin segi-segiyang baik daripadanya dan mengubah dunia menurut citra spiritual mereka sendiri. Nasionalisme di semua negara yang baru merdeka banyak merupakan ekspresi sikapterhadap kehidupan dan kebudayaan daripada sebagai suatu sistem kepercayaan yang bisa menjadi dasar bagi tindakan pemerintah. Meskipun demikian, nasionalisme non baratmembangkitkan solidaritas sosial yang menunjang pembentukan masyarakat yang bersatudari manusia yang berbeda-beda satu sama lain dalam rasa kesetiakawanan. Nasionalismenon barat membangkitkan harga diri yang sebelumnya tidak pernah terjadi dalam jamankolonial. Kaum elite dari berbagai gerakan nasionalisme adalah hasil modernisasi dan pendidikan yang berfungsi sebagai perantara golongan tua dan muda.

L. Resolusi Teknologi

Gejala lain yang melanda kondisi politik internasional dewasa ini adalah revolusi teknologi dan munculnya berbagai lembaga baru dalam politik internasional. Di samping revolusi produksi, revolusi teknologi juga melahirkan revolusi persenjataan, penerbangan luar angkasa maupun perubahan manusia.

Revolusi dalam metode produksi telah memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan manusia, seperti otomatisasi dengan mesin-mesin komputer yang memproduksi barang-barang atau jasa-jasa telah membawa pengaruh politik yang terjadi di Eropa Barat terhadap kehidupan manusia. Sejak tahun 1945 (sesudah Perang Dunia II) Eropa Barat harus membangun negara masing-masing dari puing-puing sisa peperangan.

Dewasa ini mereka telah memiliki perindustrian baru yang telah memiliki teori dan teknik yang mutakhir dalam bidang produksi sehingga mampu menyaingi AS. Hal yang sama akan terjadi juga apabila di negara-negaranon barat dilancarkan industrialisasi modern yang membawa serta revolusi teknologi, metode berproduksi dan pendistribusiannya.

Revolusi berenergi akan memungkinkan didirikannya pabrik-pabrik yang lebih kecildi negara-negara baru, yang jelas akan membawa pengaruh terhadap politik internasional. Demikian pula halnya dengan revolusi persenjataan yang melahirkan peluru-peluru kendaliantar benua yang anti balistik serta revolusi dalam penerbangan luar angkasa yang mempunyai pengaruh tersendiri dalam kehidupan politik internasional. Teknologi luar angkasa sudah jelas mempercepat pula hubungan antara negara dan antara manusia. Tetapisejauh mana pengaruhnya dimasa mendatang terhadap politik internasional masih belumdapat diperkirakan. Mengenai revolusi manusia bagi makhluk biologis dapat ditinjau dari riset riset pengobatan dan teknik kesehatan masyarakat yang masuk ke dalam kehidupan manusia.Bermacam-macam jenis penyakit telah dapat dijinakkan seperti penyakitTBC,malaria, jantung dan kanker dan berbagai penyakit yang menyebabkan kematian. Manusia menjadi semakin kebal terhadap penyakit-penyakit tersebut dan dapat mencapai usia yang lebih panjang.

Sistem negara ternyata dewasa ini dipengaruhioleh teknologi yang menghasilkan berbagai modernisasi, sementara senjata nuklir mengancam kelang ungan hidup sistem negara karena lahirnya “Balance of Terror”

M. Lembaga-Lembaga Baru Dalam Politik Internasional

Biasanya lembaga timbul sebagai respons atas dasar kebutuhan masyarakat. Olehkarrna kebutuhan masyarakat semakin bertambah maka sejalan dengan itu timbulah berbagaimacam lembaga-lembaga baru dalam politik internasional yang berfungsi untuk mengatasi masalah-masalah regional sehingga negara-negara cenderung bergerak secara multilateral.Pada pelaku multilateral ini dapat didedikasikan sebagai blok, organisasi universal danorganisasi regional. Adapun yang disebut aktor atau pelaku multilateral ialah negara-negarayang strukturnya, komposisinya dan kepentingan-kepentingannya melewati kapal batasinternasional dan keanggotaannya terdiri dari para aktor internasional sehingga merekamasing-masing disebut sebagai pelaku atau aktor regional dan pelaku atau aktor universal.Para pelaku blok adalah kelompok negara yang mempunyai kepentingan keamanandan politik yang sama dan biasanya sasaran orientasi politik lainnya pun sama pula.Sedangkan pelaku universal tergantung strukturnya terdiri dari semua negara anggota sisteminternasional yang membentuk suatu organisasi internasional yang umum atau khusus. Yang dimaksud dengan organisasi umum ialah organisasi yang mencakup semua bidang kehidupaninternasional sedangkan yang dimaksud dengan organisasi khusus hanya terdapat berbagai bidang saja.

Para pelaku regional adalah perhimpunan negara-negara yang mempunyaikepentingan bersama yang lebih erat dan kepentingan politik dari keamanan blok, tetapi bidang-bidang cakupannya tidak seluas organisasi universal.Contoh dari pelaku blok adalah blok Asia-Afrika dengan sub-sub blok seperti blok Afrika, blok Asia Selatan dan sebagainya. Kemudian adapula blok komunis dan blok barat, blok universal contohnya adalah LBB dan PBB, sedangkan pelaku regional ada yang bersifatumum dan adapula yang bersifat khusus. Para pelaku regional umum yang kini telahmelembaga seperti organisasi formal ialah organisasi persatuan Afrika (OAU) dan Organisasinegara-negara Amerika (OAS). Perhimpunan-perhimpunan seperti persemakmuran bangsadan masyarakat Perancis tidak mempunyai nilai atau struktur sebagai organisasi formal tetapilebih memilih seperti pelaku blok. Pelaku regional khusus mempunyai kepentingan di bidang khusus seperti teknik dan kerjasama ekonomi sebagai contoh organisasi kerjasama ekonomidan pembangunan (Organization Economic Cooperation and Development) yang terdiri dari17 negara Eropa Barat, Canada dan AS. Kemudian dewan atau bantuan ekonomi timbal balik (CEMA) yang terdiri dari Uni Soviet dan negara-negara komunis lainnya. Selain daripada itudi Asia Tenggara terdapat ASEAN yang beranggotakan 10 negara Southeast Asia; Indonesia,Malaysia, Thailand, Singapur, Filipina, Brunei Darussalam, Laos, Kamboja, Burma danVietnam.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Politik internasional adalah suatu interaksi antar negara dengan tujuan untuk kepentingan negara negara didunia, dalam hubungan negra yang satu dengan negara yang lain Politik internasional dibuat untuk memnuhi keinginan dan kebutuhan negara tersebut. Dan pada hakikatnya politik internasional adalah sebagai kekuatan untuk memenuhi atau mendapatkan apa yang ngara butuhkan selain politik internasional berfungsi untuk memenuhi kebutuhan negaranya, politik internasional juga mencakup perhatian terhadap sistem internasional dan perilaku para pembuat keputusan dalam memutuskan suatu konfli internasional.

Politik Internasional juga menyajikan untuk menerangkan hasil dari politik internasional dan juga menjelaskan tentang kebijakan-kebijakan luar negri dari negara-negara dan mengenai masalah ekonomi dan interaksi lainnya. Kondisi politik pula sangat mempengaruhi terhadap hubungan internasional antar negara sehingga apapun yang terjadi di bidang politik ekonomi sosial disitu bagian dunia pasti akan mempengaruhi bagian dunia di bidang apapun.

B. Saran

Politik intersional pada masa dewasa ini semakin maju bahkan semakin melekat pada bergai hal hal yang yang bisa saja menimbulkan hal negatif untuk itu kami sarankan bahwan dalam menjalin atau ikut serta dalam perpolitikan internasional khususnya untuk indonesia harus lebih berhati-hati karna efek atau damfaknya akan imbas kepada masyarakat atau org banyak.

DAFTAR PUSTAKA

Holsti K.J., Azhari M. Tahir :“Politik Internasional”,Jilid I. Penerbit Erlangga. Jakarta,1998.

Art, Robert J. & Jevis, Robert :“International Politics”, Enduring, Concept and Contemporary Issues”, Harper Collins Publishers. New York, 1992.

Macridis, Roy C. :“Foreign Policy in World Politics”, Prentice Hall, Inc. New Jersey, 1970.Badan Pengembangan dan Penelitian :Jurnal Luar Negeri, Deplu R.I.

Senin, 13 Juli 2015

LAPORAN OBSERVASI DINAS KESEHATAN

http://dinkes.cianjurkab.go.id/foto_statis/83struktur%20dinkes.jpg

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kesehatan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dari mutu kehidupan dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan manusia indonesia seutuhnya. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memperoleh drajat kesehatan yang optimal yang diwujudkan antara lain dengan Keputusan Bupati Cianjur Nomor 03 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Kesehatan

Untuk dapat meningkatkan drajat kesehatan masyarakat banyak hal yang perlu dilakuan salah satu di antaranya dengan penyelenggaran pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang lebih baik.

Pelayanan kesehatan yang langsung menyentuh pada lapisan masyarakat yang paling bawah hal sperti itu merupan kewajiban para pemimpin dinas kesehatan beserta jajaran nya untuik menyelenggaran pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dengan mengeluarkan kebijakan sebagai pimpinan dinas kesehatan yang membawahi lembaga kesehatan lainnya harus meningkatakan pelayan yang bener-bener bisa sampai kepafda lapisan masyarakat yang paling bawah dan sangat di perukan oleh masyarakat.

Untuk tercapainya tingkat kepuasan masyarakat dalam pelayanan kesehatan di rumah sakitataupun d puskesmas dll, maka di perlukan keefektivan pegawai kesehatan yang di pimpin oleh seorang kepala dinas kesehatan agar memperoleh target dan tujuan dinas kesehatan kabupaten cianjur.

B. Rumusan masalah

a. Kedudukan Dinas Kesehatan Kab Cianjur.

b. Tugas Pokok Dinas Kesehatan Kab Cianjur.

c. Tugas Organisasi Di Dinas Kesehatan Kab Cianjur.

d. Program Kerja Dinas Kesehatan Kab Cianjur.

C. Tujuan penulisan

a. Untuk Mengetahui Bagaimana Kedudukan Dan Tugas Pokok Dinas Kesehatan Kab Cianjur.

b. Untuk Mengetahui Kepengurusan Organisasi Dan Program Kerja Dinas Kesehatan Kab Cianjur

c. Untuk Memenuhi Tugas Akhir Semester 6 Pada Mata Kuliah Sistem Pemerintahan Daerah

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. OTONOMI DAERAH

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autosdan namos. Autos berarti sendiri dan namos berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah.

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing.

Di dalam Pencantuman tentang Pemerintahan Daerah yang di atur dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilatarbelakangi oleh kehendak untuk menampung semangat otonomi daerah dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat daerah. Hal itu dilakukan setelah belajar dari praktik ketatanegaraan pada era sebelumnya yang cenderung memgunakan system pemerintahan yang sentralistik, adanya penyeragaman system pemerintahan seperti dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, serta mengabaikan kepentingan daerah. Akibatnya kebijakan yang cenderung sentralistis tersebut menjadikan Pemerintah Pusat sangat dominan dalam mengatur dan mengendalikan daerah sehingga daerah diperlakukan sebagai objek, bukan sebagai subjek yang mengatur dan mengurus daerannya sendiri sesuai dengan potensi dan kondisi objektif yang dimiliki oleh daerah tersebut. Di dalam perubahan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi dasar hukum pelaksanaan otonom daerah yang dalam era reformasi menjadi salah satu dari agenda nasional sebagai penerapan ketentuan berasama. Melalui permaparan makalah ini diharapkan memicu pemikiran-pemikiran kita mengenai hubungan dan kewenangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

B. DESENTRALISASI

Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom berdasarkan asas Otonomi

C. DEKONSENTRASI

Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/ atau kepada Gubernur dan Bupati/ Walikota sebagai penanggung jawab urusan Pemerintahan umum.

D. TUGAS PEMBANTUAN

Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/ Kota untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

BAB III

PEMBAHASAN

A. DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIANJUR

Dinas Kesehatan kabupaten cianjur Dalam peraturan Bupati disebutkan bahwa Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. LANDASAN HUKUM

a. Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

b. Uu no. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah

c. Uu no. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah

d. Uu no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah

e. Pp no. 84 th 2000 tentang pedoman organisasi perangkat daerah

C. VISI DAN MISI DINAS KAB CIANJUR

Untuk mencapai sasaran pembangunan kesehatan seperti telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur 2011 – 2015 serta dengan mempertimbangkan perkembangan, masalah serta berbagai kecenderungan masalah kesehatan ke depan maka ditetapkan Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, yaitu :

Visi tersebut ditetapkan dengan mengingat bahwa kesehatan merupakan faktor penting yang diperlukan untuk mencapai Visi dan menjalankan Misi Kabupaten Cianjur. Visi Kabupaten tidak akan terwujud apabila kondisi penduduk Cianjur tidak sehat. Oleh karena itu Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur harus menjadi tumpuan Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat Cianjur.

Untuk mewujudkan masyarakat Cianjur sehat merata dan berkualitas, ditempuh melalui misi sebagai berikut:

Menyelenggarakan dan menjamin pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau dan bermutu.
Menjalin kemitraan dan perberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Kesehatan
Mewujudkan Lingkungan Sehat serta Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

D. KEDUDUKAN DINAS KESEHATAN KAB CIANJUR

Kedudukan Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur.

Sedangkan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan diatur melalui Keputusan Bupati Cianjur Nomor 03 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Kesehatan. Dalam peraturan Bupati tersebut disebutkan bahwa Kedudukan Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

E. TUGAS POKOK DINAS KESEHATAN KAB CIANJUR

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah kabupaten dibidang kesehatan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah serta penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dinas dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas

Sebagai penjabaran dari Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur dan pelaksanaan tugas – tugas pokok , maka tujuan yang akan dicapai adalah meningkatkan Upaya Pelayanan Kesehatan yang Bermutu, Merata dan Terjangkau.

Sasaran dalam pembangunan kesehatan tahun 2011 – 2016, yaitu :

1. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat, dengan :

a. Meningkatnya cakupan kunjungan ibu hamil dari 84 % menjadi 95 %

b. Meningkatnya cakupan Pertolongan Persalinan oleh Bidan Atau Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan dari 69 % menjadi 90 %

c. Meningkatnya cakupan Pelayanan Ibu Nifas dari 75 % menjadi 90 %

d. Meningkatnya cakupan Kunjungan Bayi dari 83 % menjadi 94 %

e. Meningkatnya cakupan Pelayanan anak Balita dan Pra Sekolah dari 60 % menjadi 92 %.

f. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin dari 69 % menjadi 100 %.

2. Meningkatnya Status Gizi, dengan :

a. Menurunnya prevalensi gizi buruk dari 1,34 menjadi 0,9

b. Meningkatnya cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan dari 62 % menjadi 100 %.

3. Menggerakkan dan Memberdayakan Masyarakat Untuk Hidup Sehat, dengan :

a. Meningkatnya persentase Desa Siaga Aktif dari 52 % menjadi 80 %.

b. Meningkatnya cakupan PHBS Rumah Tangga dari 19 % menjadi 60 %

4. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Lingkungan, dengan :

a. Meningkatnya persentase tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan dari 64 % menjadi 90 %

b. Meningkatnya persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum/air bersih berkualitas dari 62 % menjadi 70 %

c. Meningkatnya persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat 54 % menjadi 80 %

5. Menurunnya Angka Kesakitan, dengan :

a. Meningkatnya cakupan Desa / Keluarahan Universal Child Immunization (UCI) dari 82 % menjadi 100 %

b. Meningkatnya persentase ODHA yang mendapatkan Anti Retroviral Treatment (ART) dari 20 % menjadi 50 %

c. Persentase Kesembuhan penderita TBC BTA+ 85 %

d. Persentase Penderita DBD yang ditangani 100 %

6. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta menjamin keamanan/khasiat, kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan, dengan :

a. Meningkatnya ketersediaan Obat Generik Sesuai Kebutuhan dari 90 % menjadi 95 %

b. Meningkatnya jumlah Sarana Distribusi Obat, Kosmetika, Alkes yang diperiksa dari 9 sarana menjadi 30 sarana.

c. Meningkatnya jumlah Industri Rumah Tangga Makanan Minuman yg Diperiksa dari 30 menjadi 90 unit.

d. Frekuensi penyuluhan NAPZA yang dilakukan.

7. Meningkatkan Akses Mayarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas

a. Meningkatnya jumlah Puskesmas Mampu PONED dan Pelayanan Gawat Darurat dari 8 menjadi 45

b. Meningkatnya Puskesmas yg Berfungsi dengan Baik dari 80 % menjadi 100 %

c. Meningkatnya Puskesmas Pembantu yg Berfungsi dengan Baik dari 75 % menjadi 100 %

d. Terbangunnya Rumah Sakit Pagelaran

e. Meningkatnya Persentase Puskesmas dengan SDM Kesehatan Sesuai Standar dari 60 % menjadi 85 %

f. Jumlah Tenaga Kesehatan yang Mengikuti Pelatihan Teknis Fungsional setiap tahun 55 orang

F. TUGAS ORGANISASI DI DINAS KESEHATAN KAB CIANJUR

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur membentuk susunan organisasi sebagai berikut :

Struktur organisa dinas kesehatan kab cianjur

Berikut adalah Nama-nama kepengurusan organisasi Di Dinas Kesehatan Kab Cianjur

KEPALA DINAS KESEHATAN

dr. H. DINDIN BUDHI RAHAYU, Sp.KK
NIP.196101101987031003

SEKRETARIS

HARY NURMAN, AP
NIP.197402141994021001

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

dr. IRVAN NUR FAUZY
NIP.197901142005011008

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

TRI SUTRIYANTI, SE
NIP.196106161985032006

KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM

ALWI JUFRI, SKM
NIP.196604121988011005

KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

Drs. HOLIS ABDUL GANI, M.Si
NIP.195806021979061001

KEPALA SEKSI PEMBINAAN INSTITUSI PELAYANAN KESEHATAN DASAR DAN RUJUKAN

GUSNI INDRAYANI, SKM
NIP.196108131985022001

KEPALA SEKSI BINA TENAGA MEDIS DAN PARAMEDIS

SINORA KRISTIE, SKM
NIP.197112101995022001

KEPALA SEKSI FARMASI DAN PENGAWASAN MAKANAN MINUMAN

MEITA TRIWENDYARTI, S.Si., Apt
NIP.197605052006042025

KEPALA BIDANG PEMBINAAN KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI MASYARAKAT

dr. NENENG EFA FATIMAH
NIP.197508012006042021

KEPALA SEKSI PEMBINAAN KESEHATAN IBU, ANAK, DAN REMAJA

Hj. TENI HERNAWATI, SKM
NIP.196801041990022001

KEPALA SEKSI BINA KESEHATAN USIA LANJUT DAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN

IRA SRI INDRIATI, S.Psi
NIP.197510272003122004

KEPALA SEKSI GIZI MASYARAKAT

LINA HERLINAYATI, S.Si.T
NIP.196606121989022002

KEPALA BIDANG PENGENDALAIN PENYAKIT MENULAR DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

AGUS HARIS, SKM, M.Mkes
NIP.196107071982121001

KEPALA SEKSI SURVEY DAN EPIDEMIOLOGI

ASEP HELMIONO, AM.Kep
NIP.196505231989031006

KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR

H. BAMBANG PERMANA, SKM, M.Si
NIP.195906141986031007

KEPALA SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN

Hj. SRI JUHARTINI WAHYUNI, SAP
NIP.196608191988032004

KEPALA BIDANG PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN KESEHATAN MASYARAKAT

ERNA WIDJANARTI, SE
NIP.196501291990032004

KEPALA SEKSI PROMOSI KESEHATAN

ADE SUHERYADI, SHI
NIP.196104151983031014

KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI KESEHATAN

RAMDHANI KUSUMAH, S.Si.,Apt
NIP.197409192000121002

KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN KESEHATAN MASYARAKAT

RATNA WINARSIH, SKM, M.Kes
NIP.196903201989012001

G. PROGRAM KERJA DINAS KESEHATAN KAB CIANJUR

Dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat cianjur yang bekualitas maka dinas kesehatan kabupaten cianjur dalam program kerja 2011-2015 melakukan upaya-upaya dan langkah kerja sebagai berikut:

1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat :

Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya.
Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah.
Perbaikan gizi masyarakat
Revitalisasi system kesehatan
Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan
Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generic esensial
Peningkatan kesehatan masyarakat
Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
Penyelenggaraan kesehatan lingkungan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Perbaikan Gizi Masyarakat :

Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi
Pemberian tambahan makanan dan vitamin
Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
Penangglangan zat gizi lebih
Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat :

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan
Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Pengembangan Lingkungan Sehat :

Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat
Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular :

Penyemprotan / fogging sarang nyamuk
Pengadaan alat foging dan bahan - bahan foging
Pengadaan vaksin penyakit menular
Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Pencegahan penularan penyakit endemic / epidemic
Pemusnahan / karantina sumber penyebab penyakit menular
Peningkatan imunisasi
Peningkatan surveliance epidemiologi dan penanggulangan wabah
Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit
Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan :

Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan terutama untuk penduduk miskin
Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit
Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbakalan kesehatan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Pengawasan Obat Dan Makanan

Peningkatan pemberdayaan konsumen / masyarakat di bidang obat dan makanan
Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan
Peningkatan penyelidikan dan penegakkan hukum di bidang obat dan makanan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas, Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya :

Pembangunan puskesmas
Pembangunan puskesmas pembantu
Pengadaan puskesmas keliling
Pembangunan posyandu
Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu
Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas keliling
Pengadaan sarana dan prasarana posyandu
Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap
Peningkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas
Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana puskesmas
Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana puskesmas pembantu
Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana puskesmas keliling
Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana posyandu
Rehabilitasi sedang / berat puskesmas
Rehabilitasi sedang / berat puskesmas pembantu
Rehabilitasi sedang / berat puskesmas keliling
Pembangunan ruang perawatan
Rehabilitasi sedang / berat polindes wahana pelayanan kesehatan dasar
Rehabilitasi sedang / berat Rumah Dinas
Realokasi sarana puskesmas dan jaringannya
Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Pengadaan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru :

Pemeliharaan rutin / berkala rumah sakit
Pemeliharaan rutin / berkala ruang poliklinik rumah sakit
Pemeliharaan gudang obat / apotik
Pemeliharaan rutin / berkala ruang rawat inap rumah sakit (VIP, Kelas I, II dan III )
Pemeliharaan rutin / berkala ruang gawat darurat
Pemeliharaan rutin / berkala ruang ICU, ICCU dan NICU
Pemeliharaan rutin / berkala ruang operasi
Monitoring , evaluasi dan pelaporan

Program Peningkatan Menajemen Kesehatan, Sistem Informasi Kesehatan Dan Sumberdaya Kesehatan :

Pembinaan pengelolaan keuangan, barang dan kepegawaian
Penyempurnaan sarana dan prasarana kesehatan
Monitoring , evaluasi dan pelaporan

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan :

Penyusunan standar pelayanan kesehatan
Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
Pemeliharan rutin / berkala ruang terapi
Pemeliharan rutin / berkala ruang isolasi
Pemeliharan rutin / berkala ruang bersalin
Pemeliharan rutin / berkala ruang incubator
Pemeliharan rutin / berkala ruang bayi
Pemeliharan rutin / berkala ruang rotgen
Pemeliharan rutin / berkala ruang laboratorium rumah sakit
Pemeliharan rutin / berkala ruang jenazah
Pemeliharan rutin / berkala instalasi pengelolaan air limbah rumah sakit
Pemeliharan rutin / berkala alkes rumah sakit
Pemeliharan rutin / berkala ambulance/mobil jenazah
Pemeliharan rutin / berkala meubeulair rumah sakit
Pemeliharan rutin / berkala perlengkapan rumah tangga rumah sakit
Monitoring , evaluasi dan pelaporan

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur.

B. Saran

Menurut pendapat saya dinas kesehatan kabupaten cianjur harus lebih meningkatkan pelayanan kesehatan dalam rangka mewujudkan manusia indonesia seutuhnya yaitu pembangunan kesehatan yang bertujuan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memperoleh drajat kesehatan yang optimal sampai dengan lapisan masyarakat yang paling bawah dan harus sesuai dengan sasaran inti dari tugas poko dinas kesehatan kabupaten cianjur.